REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur kajian Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps), Guspriabri Sumowigemo menilai meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam Munas Partai Golkar, namun belum jaminan hal itu mampu menghilangkan politik uang.

Menurutnya realita politik di Indonesia masih sulit melepaskan diri dari politik uang atau money politics.  Ia mengatakan jika melihat dari internal partai, isu politik uang memang akan terlihat dalam  konteks rivalitas.

"Seperti yang saya lihat dalam kasus yang muncul belakangan yang menyerang Pak Ade Komarudin. Konteksnya menjadi rivalitas untuk memperebutkan menjadi ketua umum," katanya, Kamis (24/2).

Guspriabri mengatakan jika diamati dari luar, proses yang melibatkan perebutan ketua umum di Indonesia selalu melibatkan politik uang. Tidak hanya perebutan ketua umum partai, politik uang ada sampai ditingkat DPP, bahkan organisasi sayap.

Usaha Golkar yang melibatkan KPK, menurut Guspriabri, sebagai upaya Golkar menarik simpati publik. Ia menambahkan sebagai partai yang sudah matang Golkar tahu betul bagaimana memainkan sentimen publik.

"Apalagi setelah perpecahan yang terjadi selama satu tahun," ujarnya.

Guspriabir meragukan kemampuan KPK untuk mengawasi jalannya Munaslub Golkar. Melihat Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang sedikit tentu akan kesulitan untung mengawasi proses politik yang melibatkan ribuan orang.

Ia mengatakan usaha Golkar untuk mengudang KPK juga tidak bisa disebut pencitraan. Walaupun hal tersebut usaha Golkar untuk membersihkan partai dari politik uang masih belum bisa dibilang efektif.

"Apalagi sekarang politik mahal, era politik murah sudah berakhir," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika