REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan salah satu cara dalam menghilangkan praktek politik uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar adalah dengan memilih Calon Ketua Umum (Caketum) yang bersih dan diterima semua pihak.
Agung mengakui, praktik politik uang sudah bukan sekedar isu belaka, tapi benar-benar terjadi. Bahkan praktek tersebut tidak hanya terjadi di partai politik, tapi juga di lembaga-lembaga lain, seperti ormas, lembaga-lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, terutama setiap ada event suksesi kepemimpinan seperti pemilihan ketua umum.
Menurutnya sebenarnya ada cara yang bisa ditempuh kader-kader Partai Golkar atau para pemilik suara untuk benar-benar menghindarkan Munas Partai Golkar dari praktek politik uang tersebut.
''Pilihlah Caketum yang dijamin lebih bersih, lebih baik, lebih bisa diterima semua pihak dan mampu mempersatukan. Caketum yang dapat lebih menjamin untuk menahan bahkan meniadakan praktik money politic,'' ujarnya dalam pesan singkat kepada Republika.co.id, Rabu (24/3).
Agun pun meminta kepada seluruh pemilik suara, dalam hal ini DPD Golkar se-Indonesia, bisa bersuara dan jujur untuk memilih pemimpin yang bersih. Hal ini diperlukan guna membangun lagi kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Partai Golkar, terlebih pasca konflik internal yang terjadi dalam setahun terakhir.
Sebelumnya, isu praktek politik uang mencuat saat beberapa nama Caketum Partai Golkar tengah melakukan manuver untuk mencari dukungan dari kader-kader di daerah. Bahkan, terakhir, Caketum yang sekaligus Ketua DPR, Ade Komarudin, disebut-sebut menerima gratifikasi dalam upaya mencari dukungan di daerah.
(Baca: Akom dilaporkan ke MKD, Bamsoet: Itu Kampanye Hitam)
Terkait jaminan mekanisme pemilihan ketua umum, Agun menjelaskan, sebaiknya tidak perlu ada lagi penggunaan surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon ketua umum.
''Kemudian kepada pemilik suara diwajibkan untuk memilih tiga nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup,'' ujarnya.
Setelah bakal calon memenuhi persayaratan 30 persen raihan suara dari total pemilik suara dan ditetapkan sebagai calon, lanjut Agun, maka calon tersebut harus mengikuti debat di forum Munas, yang melibatkan pengamat atau pakar.
Selanjutnya, ketua umum yang terpilih akan membentuk kepengurusan DPP Partai Golkar bersama tim formatur, yang mencerimnkan kekuatan organisasi dan struktur partai.
''Mekanisme ini diharapkan agar bisa menghasilan DPP yang solid dan mencegah timbulnya friksi atau faksi di kemudian hari,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika