REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas masalah narkoba di Indonesia, Rabu (24/2).

Saat membuka rapat, Jokowi meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin minimal satu bulan sekali. Sebab, ia menduga lebih dari 50 persen peredaran narkoba justru ada di lapas.

"Lapas harus dicek secara mendadak oleh BNN yang di-backup TNI. Karena, menurut saya, peredaran di situ mungkin di atas 50 persen dari peredaran yang ada," ujarnya.

Presiden juga menyebut narkoba adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia. Masalah ini demikian gawat karena sudah memasuki semua lapisan. Untuk memeranginya, kata Jokowi, semua kementerian dan lembaga harus bersinergi, mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Bea Cukai.

"Saya ingin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu," ujar dia.

Baca juga, BNN Selidiki Anggoa DPR Terlibat Narkoba.

Agar peredaran narkoba tak semakin meluas, Presiden menginstruksikan agar kampanye mengenai barang haram tersebut digencarkan. Rehabilitasi pada pecandu juga harus dilakukan secara efektif sehingga rantai penyalahgunaan narkoba betul-betul bisa terputus. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dalam masalah ini.

"Jangan hanya nyatakan perang pada narkoba dan jaringannya, tetapi juga penegakan hukum harus lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang  terlibat," ucap dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika