REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggusuran yang akan dilakukan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya dirasakan oleh warga. Namun seorang pemilik kamar kos yang sekaligus Ketua RW 05, Kel Pejagalan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, Kunarso juga merasakan hal demikian.

"Saya punya delapan kamar, satu kamar perbulannya Rp 500 ribu. Biasanya anak-anak kerja, warga sampai PSK," kata Kunarso yang siap meninggalkan Kalijodo pada hari Rabu (24/2) ini.

Dia mengatakan mengandalkan usaha kos-kosan untuk bertahan hidup. Namun beberaa hari lagi bangunan di kawasan Kalijodo akan diratakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RPH). Namun tidak akan memilih tinggal di rumah susun, melainkan kembali ke tanah kelahirannya Semarang, Jawa Tengah.

Dia menyesalkan tidak adanya ganti rugi dan memilih pulang ke kamung halaman. "Angkutan barang saja sewa Rp 1,8 juta per truk untuk mengangkut barang-barang ke Semarang," kata dia.

Beberapa orang telah pindah ke lingkungan baru, seperti rumah susun murah (rusunawa) Marunda dan Pulogebang. Di RW 05 setidaknya ada sekitar 300 rumah warga. Mereka sudah mulai pindahan.

Kemudian, dia mengatakan kebanyakan warga mengandalkan rezeki dengan berwirausaha, seperti warung, sembako dan makanan. "Justru itu, rumah warga seharusnya tidak perlu dibongkar. Bagaimana caranya usaha, kalau tidak ada ganti rugi? Jadi ada ribuan orang dapat terancam menganggur," kata dia.

Dia menyarankan pemerintah untuk memberikan ganti rugi untuk warganya. Jadi pergantian tersebut untuk titik nol mereka, agar dapat beradaptasi dengan usaha barunya. "Kalau solusi usaha belum ada jawaban dari pemerintah," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika