REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menafsirkan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional dan kontekstual.
"Pelaksanaan HAM di Indonesia sudah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Justru, gerakan LGBT dapat dikategorikan melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (24/2).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai aneh bila pihak-pihak yang menolak gerakan LGBT dianggap melanggar nilai-nilai HAM universal. Pasalnya, gerakan LGBT sangat sektoral dan personal.
Karena itu, Saleh mengatakan, secara fundamental Indonesia tidak bisa menerima gerakan LGBT. Menurut dia, menolak gerakan LGBT merupakan salah satu kebebasan yang dimiliki masyarakat Indonesia.
"Karena itu, mengampanyekan dan mempromosikan LGBT tidak bisa dibebaskan begitu saja karena akan bertentangan dengan kebebasan orang lain yang menolaknya," ujarnya.
Secara teologis, Saleh mengatakan, LGBT juga bertentangan dengan semua agama yang dianut di Indonesia. Hal tersebut sudah disampaikan oleh para pemuka agama yang secara tegas menolak gerakan LGBT.
"Semua agama menghormati hak-hak reproduksi yang mengacu pada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah hidup berpasangan. Karena itu, menikah juga harus dengan lawan jenis," katanya.
Saleh menilai, LGBT juga bertentangan dengan adat istiadat dan nilai-nilai moral yang ada di Indonesia. Bila digali secara mendalam, hampir semua tradisi dan budaya Indonesia menolak gerakan LGBT. "Bagian pokok dan terpenting dalam setiap adat istiadat dan budaya Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan yang dilembagakan dalam adat istiadat Indonesia adalah antara laki-laki dan perempuan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika