REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri tembakau dinilai masih setengah hati. Bahkan, ada kecenderungan pemerintah menihilkan peran petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) dengan dalih aspek kesehatan.
Tak heran, di sejumlah daerah, sikap perlawanan juga ditunjukan para petani tembakau. "Petani melawan karena kebijakan pemerintah mengancam kelestarian dunia pertanian tembakau dan membuat masa depan kehidupan para petani tersebut tak menentu," ujar budayaman Mohamad Sobary di Jakarta, Ahad (21/2).
Penegasan itu merupakan salah satu poin hasil penelitian Sobary tentang tembakau yang dituangkan dalam disertasinya. Distertasi itu diuji Selasa (23/2) di kampus Universitas Indonesia.
Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa menganggap enteng kegelisahan petani tembakau di sejumlah daerah. Tidak bisa lagi dalih kesehatan kemudian memberangus ekonomi petani.
"Bagi mereka, pertanian tembakau merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang tidak bisa diganggugugat. Pemerintah tidak pernah mempedulikan aspek ini," ucap Sobary.
Sobary berkata, petani melawan kebijakan pemerintah bukan lantaran mereka tidak mau diatur tetapi karena aturan pemerintah dianggap tidak adil. Misalkan saja, daerah tertentu yang memiliki komoditi unggulan berupa tembakau justru malah diarahkan untuk berganti tanaman.
"Selama ini petani tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan kata lain kebijakan dijejalkan begitu saja tanpa diberi alternatif sama sekali," ucap Sobary.
Ia melihat, selama ini kebijakan sektor pertembakauan disusun dengan semangat antitembakau dan tanpa semangat melindungi atau mengayomi rakyat sebagaimana titah konstitusi. Sehinga, tidak hanya petani tembakau yang jadi korban. Efek turunannya, industri hasil tembakau juga terpuruk.
Terbukti, pabrik-pabrik tembakau di daerah berguguran akibat efek dari kebijakan pemerintah yang suka menaikkancukai berkali-kali lipat. "Dengan kata lain, kebijakan pemerintah di sektor tembakau bukan mengatur secara adil kehidupan rakyat, melainkan mengatur kematian petani tembakau," kata dia.
Dua pabrik rokok kretek yang biasa melakukan pembelian tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada panen 2016 bakal membatasi pembelian tembakau.
"PT Gudang Garam dan PT Djarum tetap membeli tembakau pada masa panen tembakau tahun ini, namun mereka membatasi realisasi pembelian tembakau," kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Iman Bintara di Temanggung, Selasa.
Ia mengatakan kepastian pembelian tersebut diketahui setelah DPRD bersama Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) dan Bagian Perekonomian Setda Temanggung berkunjung ke dua pabrik rokok tersebut beberapa waktu lalu.
Pembelian tembakau tahun ini, kata dia, tidak seperti masa panen tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan pada panen tembakau sebelumnya pihak pabrikan hanya menyampaikan rencana kuota pembelian saja. Sehingga ketika memasuki masa panen, pabrik selalu membeli tembakau di atas rencana pembelian.
Iman mencontohkan pada awal 2015 PT Gudang Garam berencana membeli 8.500 ton tembakau kering, tetapi realisasinya di akhir masa panen membeli hingga 17.500 ton tembakau. Pada masa panen 2016, PT Gudang Garam akan membatasi realisasi pembelian hanya 8.500 ton, sedangkan PT Djarum hanya membeli sebanyak 4.500 ton.
"Jika yang berkurang itu rencana pembelian tidak begitu masalah, tetapi saat ini realisasi pembelian yang berkurang, kemungkinan besar kedua pabrik tersebut tidak akan melakukan pembelian di atas angka itu," katanya.
Ia mengatakan dengan hamparan tembakau yang ada selama ini, total realisasi pembelian kedua pabrikan itu yakni sebanyak 13.000 ton sudah cukup, semua tembakau asli Temanggung bisa terserap pabrik. Turunnya rencana realisasi pembelian pada panen tembakau mendatang diperkirakan karena menurunnya minat masyarakat terhadap rokok kretek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika