REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menegaskan, lembaganya akan membela siapapun yang mendapat diskriminasi. Hal tersebut menanggapi adanya postingan 'Surat Terbuka Untuk LGBT Dari Muslimah Bercadar' yang ditulis oleh akun Sheren Chamila Fahmi di jejaring sosial Facebook.
"Kita tetap lindungi sepanjang dia baik. Sepanjang dia pakai apa (cadar), itu kan penilaian orang, interpretasi orang," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (23/2).
Menurut dia, setiap orang tidak boleh menilai bahkan memberikan label terhadap seseorang hanya karena penampilannya, apalagi label teroris. Ia berujar, sepanjang orang tersebut tidak melakukan tindakan yang berorientasi teror, maka dia tidak bisa disebut teroris. Dia menegaskan, teroris harus dibuktikan, misalnya melalui komunikasi, kumpulan barang-barang yang ditemukan, dan sebagainya.
"Misalnya, dia pakai yang teroris itu, kan belum tentu. Misalnya dia ingin memakai pakaian itu sebagai simbol agamanya, santri, nilai agama," jelasnya. Natalius berujar, siapapun yang merasa mengalami deskriminasi dapat dan berhak melapor ke Komnas HAM. Kemudian, Komnas HAM akan melihat seperti apa perkara yang dilaporkan.
"Kalau dideskriminasi (labil teroris), di labeling kan itu kekerasan verbal," ujarnya. Ia menegaskan, setiap orang mempunyaai kebebasan untuk memilih pakaian-pakaian yang digunakan.
(Baca: Surat Terbuka untuk LGBT dari Muslimah Bercadar).
Sebelumnya, akun Facebook bernama Sheren Chamila Fahmi menulis 'Surat Terbuka Untuk LGBT Dari Muslimah Bercadar'. Dalam surat tersebut, Sheren bertanya alasan komunitas LGBT menuntut agar tidak mendapat deskriminasi alih-alih karena hak asasi manusia. "Saya jadi penasaran, memang diskriminasi apasih yang mereka dapatkan," tulisnya.
Sementara dalam surat tersebut, Sheren menerangkan, wanita bercadar justru tidak sedikit yang ditentang oleh keluarganya. Di tengah-tengah masyarakat, mereka juga sering dipandang sinis, dicaci, dimaki, dikata-katai, dipermalukan di depan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika