REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan zlembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penerapan plastik berbayar bisa dipahami dan merupakan hal yang rasional. "Apalagi konsumsi bungkus plastik di Indonesia tergolong sangat rakus, yakni 9,8 miliar bungkus plastik per tahunnya, alias nomor dua di dunia setelah China," katanya.
Kebijakan plastik berbayar diharapkan dapat mengubah perilaku konsumen saat berbelanja di retail modern. Misalnya membawa bungkus atau wadah sendiri saat berbelanja atau tidak meminta bungkus plastik secara berlebihan. Di negara-negara Eropa hal tersebut biasa dan bisa menekan konsumsi plastik hingga 70 persen.
Namun demikian, nominal Rp 200 per bungkus sepertinya belum akan memberikan efek jera bagi konsumen untuk tidak mennggunakan bungkus plastik. Oleh karena itu kebijakan ini harus dievaluasi secara rutin per tiga bulan, sehingga penerapan plastik ber bayar benar-benar bisa menjadi disinsentif bagi konsumen. Tetapi dengan tetap memperhatikan aspek daya beli konsumen.
Di sisi lain pemerintah harus juga adil dan bersikap balances: produsen juga harus diberikan disinsentif agar tidak rakus dengan konsumsi plastik saat berproduksi. Produsen harus diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. Produsen juga wajib membuat kemasan dan bungkus plastik yang mudah diurai lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
