REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pendamping dana desa harus lebih pintar daripada warga desa. Para pendamping dana desa tersebut ditugaskan untuk membantu mengelola dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah.

"Kita juga butuh pendamping-pendamping yang baik. Pertama, pendamping itu harus lebih pintar daripada orang desa. Kalau pendampingnya tidak lebih pintar daripada orang desa tentu tidak usah perlu ada pendamping," kata JK dalam rapat koordinasi Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2015, Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/2).

Pengalaman pendamping dana desa terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kata JK, sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Sehingga, program tersebut tak perlu lagi dijalankan mulai dari awal.

Lebih lanjut, JK juga menekankan agar dana desa yang disalurkan dapat digunakan dengan baik dengan mempertimbangkan asas manfaatnya, bukan asas administratifnya.

Penggunaan dana desa, kata JK, harus dilakukan dengan standar yang baik dan bermanfaat. JK menilai, jika tidak ada standar yang jelas dalam penggunaan dana desa, maka akan terjadi pemborosan yang besar.

"Kalau tidak ada suatu yang jelas tentang standar maka akan terjadi pemborosan yang luar biasa," kata JK.

JK juga menyampaikan agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat standar mutu dan operasional pembangunan di pedesaan. Sehingga, masyarakat pedesaan dapat merasakan hasil pembangunan.

Menurut dia, jika hal ini tak dilakukan maka justru akan menjadi masalah tersendiri bagi para pelaksana pembangunan. Bahkan, ancamannya hingga masuk penjara.

"Jadi bukan hanya asas demokratis yang ingin dijalankan, tapi asas manfaat, yang paling penting itu. Karena kalau tidak maka akan terjadi masalah-masalah yang pada ujungnya bisa penjara," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika