REPUBLIKA.CO.ID,   SLEMAN – Setelah dilantiknya Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman, PDIP tetap memosisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah. Walaupun kalah dalam Pilkada kemarin, partai berlambang banteng itu enggan mengambil sikap sebagai oposisi.

“Kami tidak akan jadi oposisi. Tapi kalau ke depannya kami sampaikan pengawasan, kritik, dan kontrol itu kan hal biasa,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sleman, Ramlan, Senin (22/2). Ia menyampaikan, selama Sri Purnomo dan wakilnya menunjukkan kinerja dan kebijakan yang baik, PDIP akan mendukung hal tersebut.

Secara keseluruhan, PDIP mendukung kinerja pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas DPRD untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Sleman.

“Selama pelantikan kemarin masih sesuai regulasi, kami akan mendukung,” katanya. Terkait surat keutusan (SK) peralihan antar waktu (PAW) Wakil Bupati Sri Muslimatun yang tidak juga dikeluarkan oleh PDIP, Ramlan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada pengurus partai tingkat daerah.

Ia mengakui, pada Rapat Paripurna (Rapur) Istimewa pengumuman pasangan calon kepala daerah terpilih beberapa waktu lalu, ada catatan khusus yang ditujukan bagi Sri Muslimatun. Antara lain mengenai jabatan ganda dan SK PAW yang belum keluar.

Namun begitu, Ramlan menyampaikan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Sebab Kemendagri sudah meresmikan pelantikan bupati dan wakil bupati tanggal 17 Februari lalu. “Jadi kita mesti ikuti aturan yang ada dari Mendagri,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika