REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan tokoh Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari belum yakin musyawarah nasional luar biasa bakal diselenggarakan. Sebab, sampai detik ini, belum ada pembicaraan soal pembentukan panitia penyelenggaran munaslub.

Menurut Hajriyanto, banyak hal yang harus diselesaikan sebelum munaslub digelar oleh Golkar. “Kalau munaslub Maret, ini sudah tanggal 21 Februari, mustahil ini dapat diselesaikan dalam satu bulan,” tutur Hajriyanto dalam diskusi 'Mau Kemana Golkar' di Jakarta, Ahad (21/2).

Hajriyanto menambahkan, kalau persoalan-persoalan Golkar belum diselesaikan sebelum munas digelar, berpotensi menimbulkan konflik baru lagi. Terutama masalah soal pemilik suara di DPD. Selain masalah suara di munas, ketentuan aturan main penyelenggaraan munas juga belum dibuat.

Dalam aturan ini, akan menyangkut banyak hal terkait pelaksanaan munas itu sendiri. Misalnya soal tata tertib pemilihan, serta syarat dan aturan lainnya. “Saya dari sudut pelaksanaan munas belum terlalu yakin (dilaksanakan),” tegas dia.

Hajriyanto memertanyakan kesungguhan DPP hasil munas Riau yang akan menjadi penyelengara munas 2016. Peserta yang akan mengikuti munas berjumlah sekitar 2000 suara. Jumlah ini harus disepakati dulu dalam rapat pleno DPP Partai Golkar hasil munas Riau.

Padahal, sampai saat ini, DPP yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham ini belum melaksanakan rapat pleno pengurus harian. “Ini masalah ekstensial, sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan,” ujar Hajriyanto yang juga tokoh Muhammadiyah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika