REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan ada dua cara untuk menghentikan praktik money politic dan kecurangan, dalam perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Menurutnya yang pertama, mekanisme pencalonan dan pemilihannya terjamin jujur, transparan, akuntabel dan demokratis tanpa menggunakan surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon.

Setelah itu, kepada pemilik suara diwajibkan memilih tiga nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup di bilik suara. Kemudian bakal calon yang memenuhi syarat 30 persen total pemilik suara dinyatakan sebagi calon dan wajib mengikuti debat di forum Munas dengan melibatkan pakar atau pengamat.

Selanjutnya calon yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Setelah terpilih, dibentuk DPP untuk lima tahun. Pembentukan DPP dilakukan oleh ketua umum terpilih bersama dengan formatur atau mide formatur yang mencerminkan kekuatan organisasi dan struktur partai.

"Ini dilakukan agar DPP yang dihasilkan solid, mencegah timbulnya friksi atau faksi di kemudian hari," katanya, Jumat (19/2).

Yang kedua, kata Agun, pilihlah caketum yang dijamin lebih bersih, baik, dan bisa diterima semua pihak. Caketum tersebut harus mampu mempersatukan dan dapat lebih menjamin menahan bahkan meniadakan praktik-praktik politik uang. Inilah gagasan revolusi mental sesungguhnya yang digagas, dimaksud, dan dikehendaki  Presiden Joko Widodo.

"Sudah sepatutnya seluruh pemilik suara dalam hal ini para DPD se-Indonesia bersuara lantang dan jujur untuk memilih pemimpin bersih guna membangun kepercayaan rakyat kembali," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika