Pada saat laju PHK tak terkendali, pemerintahan Jokowi-JK ternyata masih harus dihantui dengan beragam persoalan ekonomi yang cukup pelik. Mulai dari turunnya harga komoditas di pasar internasional, depresiasi nilai rupiah, hingga menurunnya kinerja ekonomi Tiongkok sebagai salah satu pasar tujuan ekspor. Saat persoalan-persoalan itu belum menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, derasnya gelombang PHK ini ternyata terus saja menggerus roda aktivitas pemerintahan.

Gelombang PHK ini tentu saja menjadi momok menakutkan bagi perekonomian nasional. Tak hanya itu, munculnya gelombang PHK sekaligus juga bisa menggerus popularitas pemerintahan Jokowi-JK di mata rakyat. Maklum, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK begitu tinggi, termasuk harapan untuk segera memperbaiki perekonomian nasional.

Daya Beli Masyarakat

Terjadinya gelombang ribuan PHK ini tentu bisa menjadi kendala untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sejauh ini, memang belum ada data resmi yang mengaitkan penurunan daya beli masyarakat dengan terjadinya gelombang ribuan PHK. Namun, yang pasti, kabar terjadinya ribuan PHK ini bakal menjadi batu sandungan di tengah optimisme pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada tahun ini.

Penurunan harga BBM pada awal tahun ini sesungguhnya telah menjadi pijakan untuk dapat menumbuhkan daya beli masyarakat. Namun, apa daya, kenyataan justru berbicara lain. Fakta yang sudah tersaji sekarang adalah bagaimana pemerintah segera memberikan insentif kepada para pelaku bisnis, khususnya industri padat karya.

Ini perlu dilakukan karena yang terkena imbas melakukan PHK tersebut adalah industri-industri padat karya. Wacana untuk memberikan insentif bagi industri padat karya berupa keringanan pajak penghasilan dan tax allowance sudah saatnya diberlakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika