REPUBLIKA.CO.ID,GUNUNG KIDUL -- Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badingah dan Immawan Wahyudi berjanji akan menjalankan visi dan misinya untuk percepatan pembangunan wilayah ini, salah satunya kemudahan perizinan.
Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan pihaknya sering kali mendapatkan sindiran dan masukan dari akademisi terkait masih rumitnya mengurus perizinan di Kabupaten Gunung Kidul.
"Kami sering disindir para akademisi, makanya pekerjaan pertama kami adalah memperbaiki proses perizinan sehingga tidak dianggap berbelit," kata Immawan di rumah dinas bupati, Gunung Kidul, Rabu (17/2).
Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan perbaikan mengenai perizinan yang masih rumit. Sesuai dengan arah pembanguan nasional yang mulai membangun daerah dari wilayah pinggiran. "DIY juga harus dari pinggir yaitu Gunung Kidul, makanya kami akan dorong terus perkembangan Gunung Kidul ini, termasuk pariwisatanya," kata dia.
Immawan mengatakan pihaknya akan meneruskan program Penjabat Bupati Budi Antono. Ketegasan penjabat bupati akan diteruskan di era Badingah-Immawan. "Bismillah, saya akan teruskan ketegasan Budi Antono karena memang cukup bagus sekali dan terlihat," katanya.
Bupati Gunung Kidul Badingah mengatakan program lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Selain itu, pihaknya berjanji untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat. Harapannya masyarakat Gunung Kidul semakin sejahtera. "Tahun pertama untuk tata kelola pemerintahan," katanya.
Ia mengaku akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Penjabat Bupati Gunung Kidul Budi Antono selama 6,5 bulan. "Semua akan dilibatkan, dan semoga lebih baik dalam lima tahun ke depan," katanya.
Selain itu, untuk tahun pertama, pihaknya juga akan menjaga konsistensi geopark Gunungsewu masuk dalam jaringan global geopark. "Fokus yang kedua untuk mempertahankan Geopark Gunungsewu tetap diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO," kata Badingah.
Badingah mengatakan tidak ada target khusus selama 100 hari ke depan semenjak dilantik hari ini. Pihaknya tidak akan menargetkan apa pun karena 100 hari merupakan waktu yang singkat untuk sebuah pekerjaan besar membangun Gunung Kidul dalam lima tahun ke depan. "Kami tidak menargetkan apa pun dalam waktu 100 hari kerja pertama karena lebih memfokuskan selama satu periode kepemimpinan," katanya.
Namun, pihaknya terus berusaha memperoleh penilaian BPK sehingga Gunung Kidul bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). "WTP wajib diberikan untuk Gunung Kidul ke depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika