REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau para kepala daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor agar sigap dalam mendistribusikan bantuan.
Dia mencatat, hingga kini masih ada 103 kabupaten/kota yang dilanda musibah banjir. Selain itu, ada 63 kabupaten/kota yang mengalami bencana longsor.
Politikus PKB itu menjelaskan, kementeriannya bertugas dalam menyiapkan logistik bantuan, khususnya pangan. Namun, lanjut dia, penanganan pertama merupakan tugas masing-masing kepala daerah, serta bersinergi dengan gudang Bulog tiap distrik.
"Jadi asal bupati/walikota mengeluarkan SK Darurat, boleh mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai 100 ton. Ini yang harus dilakukan percepatan, quick response dari masing-masing bupati/walikota," ujar Menteri Khofifah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (17/2).
"Kalau itu (cadangan beras Bulog kabupaten/kota) sudah terpakai semua, maka melalui SK Darurat gubernur bisa mengeluarkan sampai 200 ton (cadangan beras provinsi). Seandainya itu juga sudah terpakai, baru Kemensos," sambung dia memaparkan.
Menteri Khofifah mengakui penanganan tanggap bencana sejauh ini lancar. Dia mengapresiasi para kepala daerah yang sigap.
"Jadi sebenarnya SOP standard operational procedure sudah sama saling diketahui."
Terkait kebutuhan tanggap bencana selain pangan, menurut Menteri Khofifah, penanganannya pertama-tama oleh dinas sosial masing-masing daerah. Bantuan itu semisal perlengkapan bayi, selimut, matras, perahu karet, dan sebagainya.
Bila stoknya di tiap dinas sosial habis, provinsi dapat meminta pasokan dari pusat bantuan Kemensos, yang tersebar di Palembang (untuk wilayah kerja Sumatra), Bekasi (untuk Jawa), dan Makassar (wilayah Indonesia timur).
"Dari kita juga sudah menyiapkan namanya kampung siaga bencana. Itu bisa terdiri dari satu atau lebih desa. Utamanya lumbung logistik. Kemarin, ada 97 (kampung siaga bencana) dibentuk."
Ikuti Whatsapp Channel Republika