REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Adanya fenomena kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi, menjadi sorotan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Saat melantik enam pasang bupati/wali kota pemenang pilkada serentak, Rabu (17/2), di Gedung Merdeka, Heryawan yang akrab disapa Aher berpesan pada semua kepala daerah agar jangan pacorok (saling berebut).
"Jangan pacorok, kita sering kali melihat, bahkan fenomena kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi, padahal kan itu tidak boleh," ujar Aher.
Menurut Aher, dari awal harus disadari oleh kepala daerah bahwa ada tugas pokok dan fungsi yang berbeda antara bupati/wali kota dengan wakil bupati/wakil wali kota.
"Kepala daerah menjadi kepala daerah wakil kepala daerah jadi wakil kepala. Itu harus diingat," katanya.
Menurut Aher, semua bupati/wali kota dan wakilnya yang terpilih, harus mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
Bahkan, digelarnya pelantikan pada Februari ini seharusnya dijadikan momentum untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran di daerah masing-masing. Kegiatan lelang harus dilakukan sejak triwulan pertama pada setiap tahun anggaran berjalan.
Dengan demikian, denyut perekonomian di daerah belangsung simultan. Jadi, volume pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun dan capaian realisasi anggarannya juga bisa lebih optimal.
"Jadi, jangan ada budaya proyek menumpuk lagi di bulan Desember," katanya.
Khusus bagi daerah kabupaten/kota yang masih terlambat dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2016, Aher meminta agar untuk 2017 ini penetapannya bisa tepat waktu. Agar target ini bisa tercapai, dibutuhkan kesungguhan dari unsur eksekutif serta political will dan dukungan yang kuat dari DPRD dalam mekanisme pembahasan RAPBD hingga penetapannya.
"Dalam pelaksanaannya, DPRD juga harus menjalankan tugasnya sebagai pemegang fungsi pengawasan," katanya.
Tentunya, kata dia, pengawasan penggunaan anggaran dilakukan bersama-sama masyarakat dan aparat pengawas internal pemerintah.
Dengan begitu, realisasi anggaran akan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah (government expenditure), dapat berperan optimal dalam memacu efek ganda bersama-sama dengan investasi swasta dan konsumsi individu. Terutama, untuk membuka lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
"Saya juga berpesan agar dalam penyusunan RPJMD senantiasa memperhatikan konsep Smart planning," katanya.
Aher menjelaskan, Smart planning adalah perencanaan pembangunan yang jelas, terukur, menantang, realistis, dan terpola waktu pencapaiannya.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar juga harus disusun secara matang. Yakni, mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika