REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah akan kembali melakukan kajian terhadap pelaksanaan bebas visa. Menurut JK, Indonesia akan melihat terlebih dahulu perkembangan penerapan bebas visa selama setahun terakhir ini.

"Ya kita lihat lah pengalaman selama enam bulan, setahun terakhir dulu apa akibatnya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).

Kajian tersebut, tambah JK, untuk menimbang kembali untung dan rugi yang akan didapatkan Indonesia. Ia menyebut, dengan penerapan bebas visa ini dapat mempermudah wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Kendati demikian, ia juga tak menampik adanya risiko dari penerapan kebijakan ini. "Memang tentu saja ada lebih terbuka Indonesia ini memang risikonya juga dalam kondisi hari ini. Ya kita seimbangkan lah," jelas dia.

Terkait risiko penerapan bebas visa yang justru mempermudah teroris masuk ke tanah air, JK menegaskan, pemerintah akan meningkatkan keamanan negara. Ia pun mencontohkan sejumlah negara yang memiliki pengamanan ketat seperti Amerika dan Australia pun tetap dapat disusupi oleh para teroris.

Sebab itu, ia mengatakan meskipun pemerintah mempermudah wisatawan asing masuk ke Indonesia, namun aparat keamanan juga akan memperketat keamanannya. Sebab, sejumlah negara tetangga lainnya pun, seperti Malaysia dan Thailand, justru menerapkan bebas visa terhadap hampir 100 negara sehingga kunjungan turis mancanegara dapat meningkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika