REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penggusuran kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara dinilai belum tepat. Bahkan menurut anggota Komisi D nggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, sosialisasi tersebut malah belum dilakukan.

“Pemprov dadakan saja. Kalau soal penggusuran saya setuju, itu harus dikembalikan ke jalir hijau tapi harus manusiawi juga,” ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (16/2).

Sosialisasi harus dilakukan dengan baik. Selain itu Pemprov DKI harus menyediakan tempat tinggal baru dan pelatihan kerja bagi warga Kalijodo. Yang paling penting, kata dia, Pemprov DKI harus menyalurkan para warga ke lapangan pekerjaan baru. “Siapkan rumah susun untuk menampung mereka,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Pelatihan dan penyaluran ke lapangan kerja baru juga berhak diterima warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI. Atau menurut dia, bisa juga ditawarkan kembali ke kampung halaman. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI berencana menggusur lokalisasi Kalijodo. Warga setempat akan direlokasi ke rumah susun yang akan disediakan pemerintah. Rencananya, kawasan Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penertiban ditargetkan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika