REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019.
"Melihat sepak terjang dan pengalaman politik beliau (Muhaimin) selama ini, tentu sudah saatnya PKB ikut bertarung, minimal sebagai Cawapres pada Pemilu Presiden nanti," sebut Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Asyad di Makassar, Selasa (16/2).
Menurut dia, Muhaimin adalah sosok yang paling pantas untuk diusung, mengingat perjalanan karir politiknya mulai dari aktivis kemudian menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga duduk menjadi Ketua Umum mesti menjadi pertimbangan.
"Kami di Sulsel berupaya mendongkrak suara PKB terus naik. Bila usulan ini diterima sosialisasi untuk Pak Muhaimin akan dilakukan secara intens mulai kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke tingkat desa-desa," beber Ketua Pemuda Ansor ini.
Ia menyebutkan saat ini kader PKB di seluruh Indonesia sudah mencapai 11 juta, mengalahkan beberapa partai besar lainnya, tentu dengan suara kader tersebut dapat menjadi pertimbangan bila meraih suara signifikan pada Pemilu 2019.
"Upaya mendongkrak popularitas dan elektabilitas akan kita lakukan dengan menyebar atribut, baliho dan spanduk Pak Muhaimin sampai ke desa-desa, agar mereka mengetahui wajah beliau," kata mantan Ketua Cabang PMII Makassar itu.
Anzar menargetkan suara PKB di Sulsel akan melebihi perolehan pemilu lalu. Kendati memerlukan perjuangan, pihaknya akan tetap jalan sekaligus melakukan sosialisasi secara masif apabila DPP PKB dan Dewan Syuro menyetujui Abdul Muhaimin Iskandar benar-benar direkomendasikan ikut bertarung.
Meski wacana usulan itu masih prematur dan prosesnya masih panjang, dirinya menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan jauh hari sebelumnya pemilu agar semua berjalan sesuai target dan tidak keteteran nantinya.
"Beliau punya talenta kepemimpinan. Pernah menjadi Wakil Ketua DPR, menteri di era SBY, dan segudang prestasi. Jadi wajar kami mendukung dan mengusulkannya maju minimal kosong dua (wapres)," tambah Azhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika