REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai kebijakan pemberian bebas visa bagi 90 negara yang akan dikeluarkan pemerintah lebih banyak rugiannya daripada manfaatnya. Sebab, proteksi dari pertahanan dalam negeri juga belum bisa maksimal.
Ia tak ingin jika pembebasan visa ini malah dimanfaatkan oleh kelompok terorisme dalam menyusupi akar-akar terorisme di Indonesia. Belum lagi permasalahan peredaran narkoba. Effendi merasa, dengan adanya pembebasan visa bisa membuat peredaran narkoba semakin bebas ke luar masuk dari Indonesia.
"Ketika kita mempertimbangkan aspek kunjungan turis dan aspek devisa ini tidak setimpal dengan risiko kerugian yang akan diterima negara karena bebas visa ini. Kita harus punya prinsip kehati-hatian dalam bernegara," ujar Effendi.
Hal itu disampaikan dia dalam Rapat Gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR, dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Syacudu, Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).