REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan tidak adanya ketegasan sikap dari Presiden Joko Widodo dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ray meminta presiden segera mengambil sikap.

“Kalau mendukung, ya nyatakan mendukung supaya kita tahu dia (presiden) posisinya di mana. Kalau menolak ya katakan dari sekarang bahwa dia tidak akan ikut membahas revisi UU KPK dengan empat poin itu,” kata Ray saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (13/2).

Kepastian sikap presiden tersebut diyakini Ray akan mengakhiri kegaduhan yang ada. Terlebih, dalam beberapa hari ke depan sidang paripurna sudah digelar. Artinya, jika UU KPK tersebut dibahas dalam sidang paripurna, berarti sudah ada Amanat Presiden (Ampres).

“Oleh karena itu, sebelum semuanya terlanjur secara sistemik, ya presiden harus pempertegas sikapnya. Jangan bersandiwara. Ucapannya selalu menolak-menolak, tapi faktanya tidak ada aksi penolakan itu sama sekali,” ucap Ray.

Sebelumnya, dalam draf revisi UU KPK, terdapat empat poin yang akan direvisi, yakni penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik independen KPK, serta pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Keempat poin tersebut dianggap melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika