REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mempertanyakan adanya dana dari UNDP (United Nations Development Programme/Badan Program Pembangunan PBB) senilai Rp 107,8 miliar untuk program LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia.

Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemberian bantuan finansial bagi komunitas LGBT di Indonesia dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru di tengah penolakan masyarakat terhadap perkembangan LGBT di Indonesia.

"UNDP tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia itu khas. Agama dan budayanya sangat berbeda. Jangan disamakan dengan negara-negara lain," ujarnya kepada Republika.co.id, Sabtu (13/2). Karena itu, Saleh mendesak pemerintah untuk mengawasi bantuan UNDP tersebut.

Secara yuridis, bantuan asing tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Apalagi, bantuan asing itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial. Setiap bantuan asing yang masuk, wajib dilaporkan ke negara. Negara harus mengetahui untuk apa bantuan asing tersebut.

"Dan jika dimanfaatkan pada sesuatu yang dinilai dapat membahayakan, bantuan itu harus ditolak. Hal ini berlaku untuk semua jenis bantuan asing," kata anggota DPR RI dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Sumut II ini.

Ditegaskannya, saat pembahasan Undang-Undang Ormas, perihal bantuan asing ini sudah menjadi perdebatan, hingga akhirnya dirumuskan ketentuan tentang bantuan asing tersebut. Seharusnya, bantuan asing dari UNDP untuk komunitas LGBT juga harus dikritisi, tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.

Saleh menilai, kalau UNDP ingin membantu pembangunan di Indonesia, masih banyak sektor lain yang membutuhkan bantuan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, bencana alam adalah contoh-contoh aktivitas yang bisa dibantu UNDP. Bantuan tersebut tentu sangat bermakna jika diarahkan pada bidang-bidang tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika