REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan kini merupakan era untuk mewujudkan birokrasi berorientasi pada kompetensi bukan lagi era reformasi birokrasi yang prosedural.

Oleh karena itu, menurutnya, birokrasi yang berjalan semata-mata sejalan dengan prosedur sudah harus ditinggalkan.

"Yang harus dikedepankan adalah hasil, bukan semata-mata pada prosedur. Era reformasi birokrasi pada era prosedural sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu, yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Yuddy.

Ia mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo birokrasi dituntut untuk mampu merespon perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat melalui revolusi mental dengan mengubah cara berfikir, cara pandang, dan cara bertindak.

"Tingkatkan integritas, aparatur sipil negara harus jadi suri tauladan, agar tidak ada lagi proses birokrasi yang berbelit, pelayanan yang tidak tebang pilih. Tugas birokrasi bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat," tekan Yuddy.

Selain integritas, Yuddy juga menekankan aparatur sipil negara untuk meningkatkan etos kerja. Aparatur sipil negara dituntut untuk bekerja luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Oleh karenanya, dalam menjalankan pemerintahan, harus ditunjukkan dengan inisiatif dan kreativitas.

"Dan gotong royong, pentingnya gotong royong, kerja sama, tidak boleh individualistis. Tinggalkan egosektoral, tanamkan lintas sektoral. Kompetisi semakin ketat, kalau pemerintah tidak mampu bersaing secara ketat, maka kita tidak akan menjadi negara yang lebih baik," ujar Yuddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika