REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuat sebuah perangkat lunak atau software yang bisa menampung seluruh pengaduan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang optimal dari aparatur sipil negara (ASN) saat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pemprov Jabar, membuatkan sistem atau software untuk masyarakat yang ingin curhat atau mengadu tentang pelayanan kita yang dilakukan kepada masyarakat.
"Softwarenya sudah ada di BBPT Jawa Barat," ujar Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, usai peresmian Pengembangan Unit Layanan Pengadaan dan Sistem Inovatif Layanan Aduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Jumat (12/2).
Iwa mengatakan, software tersebut sudah digunakan dalam perizinan online di BPPT dan ke depannya akan disempurnakan oleh Pemprov Jawa Barat dibantu oleh LSM B_Trust. Agar, bisa lebih cepat dalam merespon segala macam keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
"Di Pemprov Jabar, yang banyak pelayanan kita satu pintukan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Jabar. Jadi BPPT yang kita tingkatkan terus baik itu kapasitas SDM dan sistem dan lain-lainnya," katanya.
Menurut Iwa, peran serta B_Trust sangat membantu Pemprov Jawa Barat dalam hal sistem dan standar operasional prosedur termasuk pelatihan bagi PNS yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Karena, dibina oleh B_Trust Pemprov Jabar berhasil meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 4 kali. Kedua lakip (laporan kinerja akuntabilitas pemerintah) akan mendapatkan penilaian signifikan, naik 6 poin, jadi A-.
"Kita menjadi slah satu provinsi A-4 atau ranking ke 4 di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
