Jumat 12 Feb 2016 13:19 WIB

Menpan RB Malu dengan Jawa Barat, Mengapa?

Rep: c26/ Red: Bilal Ramadhan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan pers menyambut tahun 2016 di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (4/1).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan pers menyambut tahun 2016 di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (4/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) kepada 156 kota/kabupaten, Jumat (12/2).

Dari 156 wilayah tersebut lima di antaranya mendapat predikat BB dan satu predikat A. Dalam sambutannya Yuddy mengaku malu dengan Jawa Barat dalam evaluasi sistem akuntabilitas tata kelola pemerintah. Sebab sebagai warganya, Jawa Barat belum mendapatkan prestasi memuaskan.

"Saya adalah warga Jawa Barat. Saya malu juga karena Jawa Barat  belum dapat predikat A," kata Yuddy di Auditorium Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/2).

Menurutnya Jawa Barat harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, ia masih mengaku bangga karena paling tidak dua kota di Jawa Barat mendapat hasil membanggakan. Terutama Kota Bandung yang memperoleh predikat tertinggi yakni A. "Tapi paling tidak, bangga Bandung dapat A," ujarnya.

Kota Bandung mendapat predikat A dengan nilai 80,2 dalam evaluasi SAKIP. Sementara Kota Sukabumi mendapat predikat BB dengan nilai 71,81. Ia berharap prestasi di sejumlah wilayah dapat menjadi motivasi daerah lain untuk lebih baik ke depannya.

Dengan tata kelola yang baik tentunya pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan selaras dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement