REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo menerima saja jika wilayahnya disebut pantas menjadi Ibu Kota Negera oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Namun ia menuntut adanya perbaikan infrastruktur sebelum wacana itu bisa terealisasi.
Budi mengatakan pihak mana pun boleh saja mengutarakan wacananya bagi masa depan Kepulauan Seribu. Menurutnya, kepulauan Seribu pantas dijadikan karena memiliki suku dan bahasa yang beragam.
Belum lagi, jumlah pulaunya pun terbilang banyak. Namun ia meminta adanya kajian akademis andai wacana itu ingin direalisasikan.
"Yang jelas kepualauan Seribu adalah miniatur indonesia. Ada sekitar 110 pulau, suku bangsa beragam ada Kalimatan, Banjar, Banten, dll. Bahasanya juga beraneka ragam. Jadi kalau masalahnya untuk dijadikan Ibu Kota pasti ada kajian akademisnya," katanya kepada Republika, Kamis (11/2).
Meski begitu, Budi meminta pemerintah pusat menaruh perhatian lebih andai wacana itu ingin diwujudkan. Ia menekankan pentingnya perbaikab infrastruktur.
Selain itu, akses menuju dan dari Kepulauan Seribu juga perlu dibenahi supaya mempermudah kegiatan masyarakat. Ditambah lagi, pasokan listrik di wilayah yang dipenuhi pulau eksotis itu pun perlu ditingkatkan.
"Perlu pembangunan infrastruktur seperti dermaga, jalanan, listrik ya layaknya Ibu Kota lah. Perlu perbaikan akses menuju pulau seribu melalui transportasinya dan tetap ada peningkatakan listrik karena wisatawan nambah. Kalau buat masyarakat aja cukup tapi kalau tambah wisatawan ya kurang (daya listrik)," jelasnya.