REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengadakan pertemuan dengan para Gubernur di Indonesia pada Kamis (11/2) dan Jumat (12/2) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai Program Pembangunan Transportasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, dan diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi terpadu di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub juga mengharapkan masukan dari seluruh Gubernur untuk menyusun Program Kerja dan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh Gubernur tersebut, pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub J.A. Barata, dalam siaran pers yang diterima Republika mengatakan, pertemuan tersebut dibagi menjadi beberapa sesi yaitu, sesi pertama pada Kamis (11/2) pukul 09.00 WIB dengan para Gubernur se-Sumatera, Sesi kedua pada Kamis (11/2) pukul 14.00 WIB dengan para Gubernur se-Kalimantan dan Sulawesi, Sesi ketiga pada Jumat (12/2) pukul 09.00 WIB dengan para Gubernur se-Jawa, dan Sesi keempat pada Jumat (12/2) pukul 14.00 WIB dengan para Gubernur se-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
Dalam mendukung Nawa Cita yang ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada sektor transportasi, Kemenhub, lanjutnya, memiliki 4 fokus kerja yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi.
"Untuk mengimplementasikan 4 fokus kerja tersebut, Kemenhub mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun dengan fokus kerja untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi (Rp 12,501 triliun), peningkatan kualitas pelayanan (Rp 5,501 triliun), peningkatan kapasitas (Rp 22,443 triliun), dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen (Rp 8,020 triliun)," ujarnya.
Rincian anggaran program/kegiatan sektor transportasi di seluruh provinsi sebagai berikut:
1. Pulau Sumatera
a. Aceh : Rp 626,159.749.333
b. Sumatera Utara: Rp 2.999.378.268.833
c. Sumatera Barat: Rp 545.145.950.500
d. Riau : Rp 797.153.312.333,
e. Jambi : Rp 289.608.533.000
f. Sumatera Selatan : Rp 1.231.267.728.333
g. Lampung : Rp 556.289.902.000
h. Bengkulu : Rp 224.935.579.000
i. Kep. Bangka Belitung : Rp 107.568.528.000
j. Kep. Riau : Rp 744.875.704.500
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor transportasi tahun anggaran 2016 diantaranya untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, subsisi operasi bus perintis, subsidi angkutan udara perintis, pembangunan Balai Diklat Pelayaran Pariaman, pembangunan badan jalan kereta api Muarakalaban-Muaro, pemasangan dan pengadaan pelampung suar, dan lain-lain.
2. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
a. DKI Jakarta : Rp 2.297.926.080.500
b. Banten : Rp 1.379.945.598.000
c. Jawa Barat : Rp. 3.057.439.100.000,-
d. Jawa Tengah : Rp 2.159.423.616.400
e. D. I. Yogyakarta : Rp 1.379.731.228.000
f. Jawa Timur : Rp 2.821.415.790.333
g. Bali : Rp 621.405.579.833
h. NTB : Rp 236.445.779.000
i. NTT : Rp 1.036.015.023.333
Program sektor transportasi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun anggaran 2016 antara lain adalah pembangunan gardu listrik 2x4000 KW di Jakarta Kota (Multiyears 2015-2016), pengadaaan pesawat latih di STPI Curug, pembangunan jalur ganda KA (pemasangan rel) antara Maja-Rangkasbitung, pembangunan Bandara Kertajati, pembangunan terminal baru di Bandara Sultan M. Kaharuddin, pembangunan fasilitas Pelabuhan Labuan Bajo, dan lain-lain.
3. Pulau Kalimatan
a. Kalimantan Barat : Rp 623.270.341.000
b. Kalimantan Tengah : Rp 913.857.094.000
c. Kalimantan Selatan : Rp 305.925.380.000
d. Kalimantan Utara : Rp 505.310.784.000
Program sektor transportasi di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2016 antara lain adalah penyusunan masterplan dan DED Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran/kolam Pelabuhan Pontianak, DED pembangunan jalur KA lintas Pontianak – Sambas – batas negara, studi kelayakan dan trase jalur KA lintas Pontianak – Tayan – Sanggau, peningkatan dermaga sungai di Banjaraya Kab. Banjarmasin Tahap II, dan lain-lain.
4. Pulau Sulawesi
a. Sulawesi Utara : Rp 834.762.922.333
b. Sulawesi Tengah : Rp 685.790.549.000
c. Sulawesi Selatan : Rp 1.776.680.350.333
d. Sulawesi Tenggara : Rp 617.357.283.000
e. Gorontalo : Rp 169.138.748.000
f. Sulawesi Barat : Rp 112.542.771.000
Program sektor transportasi di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2016 antara lain adalah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, studi kelayakan dan trase pembangunan jalur KA antara Topoyo – Palu, pembangunan kapal perintis tipe 2000 GT, studi kelayakan dan trase jalur KA lintas Moutong – Marissa – Isimu, dll.
5. Pulau Maluku dan Papua
a. Maluku : Rp 1.226.802.725.500
b. Maluku Utara : Rp 730.246.999.000
c. Papua : Rp 2.247.689.877.000
d. Papua Barat : Rp 1.212.461.081.000
Program sektor transportasi di Pulau Maluku dan Papua tahun anggaran 2016 antara lain subsidi angkutan darat dan penyeberangan perintis, pembangunan fasilitas Pelabuhan Babang, lanjutan levelling landasan pacu Bandara Babulah Ternate, peningkatan jalan di wilayah perkotaan Jayapura, pembangunan fasilitas pelabuhan Depapre, pelapisan landasan pacu Bandara Nabire, perpanjangan landasan pacu Bandara Mindiptana, pelapisan landasan pacu Bandara Dekai – Yahukimo, dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
