REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan.
Hal ini tertuang dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, para Bupati dan walikota daerah perbatasan seperti Sintang, Alor, Nunukan, Sanggau, Malinau, Bintan, di ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Rabu (10/2).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowan ini membahas pentingnya pengaturan tentang pengelolaan perbatasan yang belum secara jelas diatur dalam UU tentang Wilayah Negara. Muqowam menilai pengelolaan perbatasan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, karena permasalahan di daerah perbatasan begitu kompleks.
"Perbatasan perlu menjadi Undang-Undang tersendiri, tidak seperti sekarang ini hanya menjadi sub bagian dari Undang-Undang Wilayah Negara. Peraturan itu hanya mengatur tentang batas wilayah Negara saja, tapi mengabaikan pengelolaannya," ujar Muqowam.
Lebih lanjut Senator asal Jawa Tengah itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola daerah perbatasan. Pemerintah telah membentuk sebuah badan bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas mengelola daerah perbatasan, namun sayangnya kewenangan lembaga itu hanya sebatas koordinasi lintas instansi.
"Mereka (BNPP) harusnya dapat bekerja lebih optimal sesuai kewenangannya yaitu mengelola wilayah perbatasan dan dapat melakukan eksekusi bukan hanya sekedar koordinasi, sehingga wilayah perbatasan tidak merana seperti sekarang ini," tukas Muqowam.
Sementara itu, anggota Komite I DPD RI, Nono Sampono menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi daerah perbatasan saat ini yang dinilai semakin memprihatinkan.
"Kondisi pos jaga sekarang ini lebih parah daripada saat dulu saya masih aktif bertugas, ini menunjukkan perhatian pemerintah sangat kurang," tuturnya.
Mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI AL itu menilai baik atau buruknya pengelolaan sebuah negara dapat tercermin dari kondisi daerah perbatasan negara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernus NTT Frans Lebu Raya memaparkan sejumlah permasalah yang terjadi di daerah perbatasan, mulai dari masalah minimnya infrastruktur di daerah perbatasan, kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, tertinggalnya pendidikan, kurangnya pasokan listrik, dan yang lebih mengerikan adalah penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, senjata, perdagangan manusia dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika