REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpendapat, Kepulauan Seribu dapat lebih maju dan berkembang jika menjadi daerah otonom. Sehingga masyarakatnya dapat memilih kepala daerahnya sendiri.

"Kepulauan Seribu saat ini adalah kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, yang kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur," kata Fahri pada dialog dengan nelayan Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka, Rabu (10/2) malam.

Menurut Fahri Hamzah, Kepulauan Seribu yang berada di bagian utara Provinsi DKI Jakarta, merupakan daerah yang strategis. Secara geografis, Kepulauan Seribu diapit tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, Sehingga memiliki potensi ekonomi yang besar.

"Kepulauan Seribu harusnya menjadi halaman depan provinsi DKI Jakarta, tapi realitasnya hanya menjadi halaman belakang," katanya.

Politikus PKS ini menduga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu mengelola dengan baik Kepulauan Seribu yang luasnya 11 kali daripada DKI Jakarta. Menurut Fahri, jika Kepulauan Seribu menjadi daerah otonom, maka masyarakatnya dapat memilih sendiri secara langsung siapa figur yang dinilai terbaik untuk memimpin di Kepulauan Seribu.

Saat ini, kata dia, Bupati Kepulauan Seribu ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta, yang setiap saat bisa diganti. "Kalau bupati sering diganti, maka tidak bisa membuat perencanaan pembangunan untuk jangka panjang," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Fahri menyatakan, dapat memediasi aspirasi masyarakat Pulau Seribu dengan pemerintah pusat, melalui Menko Maritim dan kementerian terkait. Menurut dia, tokoh masyarakat Kepulauan Seribu agar dapat datang ke DPR RI, untuk dipertemukan dengan Menko Maritim, Menteri Dalam Negeri, dan menteri terkait lainnya.

"Kalau bapak-bapak menyuarakan aspirasinya di DPR, Insya Allah lebih didengar oleh pemerintah pusat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika