REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menampik disebut ingkar janji mengangkat tenaga honorer kategori 2 sebagai calon pegawai negeri sipil.
"Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran," ujar Yuddy di Jakarta, Rabu (10/2).
Yuddy menyampaikan dirinya sempat meninjau demonstrasi tenaga honorer kategori 2 di depan Istana Negara, Rabu siang. Politikus Hanura itu mengungkapkan simpatinya terhadap para tenaga honorer K2 tersebut.
"Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," ujar Yuddy.
Yuddy menyatakan pemerintah sudah berupaya keras untuk bisa mengangkat tenaga honorer K2 namun terkendala legalitas dan ketersediaan anggaran.
Selebihnya, Yuddy mengaku senang demonstrasi yang dilakukan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) di depan Istana Negara berjalan tertib. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy.
Juru bicara Menteri PANRB, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.
"Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.
Herman yang juga turut hadir di tengah kerumunan pendemo Rabu hari ini mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.
Pada Rabu, belasan ribu tenaga honorer K2 dari berbagai daerah melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika