REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini, beberapa daerah telah dinyatakan mengalami kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD).
Hingga akhir Januari 2016, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, tercatat 611 orang dirawat di rumah sakit di seluruh Jakarta karena menderita demam berdarah dengue.
Selain di permukiman, Dinas Kesehatan diminta juga fokus melakukan pencegahan DBD di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.
"Anak-anak sangat rentan terkena DBD. Hampir tiap hari, dari pagi hingga siang, bahkan sore mereka ada di sekolah. Makanya, dari 611 orang itu, 40 persennya siswa. Jadi, kalau sekolah bebas dari DBD, kemungkinan terjangkit sangat minim," ujar Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI asal Jakarta Fahira Idris di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (9/2).
Ditambahkan pula oleh dia, dirinya meminta tim Dinkes juga fokus ke semua sekolah-sekolah di Jakarta. "Kita sangat berharap DBD di Jakarta tak sampai memakan korban dan jangan sampai terjadi KLB. Pemprov harus serius, sama seriusnya dengan mengurus banjir," tambah dia.
Pencegahan DBD bukan hanya tugas Pemprov DKI Jakarta, melainkan seluruh warga. Namun, pemprov adalah aktor utama penanganan DBD.
Ini karena dari tiga poin penting pencegahan DBD, mulai dari pengobatan penderita DBD, pemberantasan nyamuk, hingga program 3M (menguras, menutup dan mengubur), peran Dinkes sangat signifikan.
"Bagi penderita agar tidak menular, harus mendapatkan pengobatan dan penanganan yang baik dan benar, termasuk diisolasi dan ini domainnya ada di Dinkes dan rumah sakit. Membunuh nyamuk yang efektif lewat pengasapan juga domainnya Dinkes. Hanya 3M yang yang peran masyarakat signfikan, itu juga harus ada kampanye dari Dinkes," ujar perempuan yang juga wakil ketua Komite III DPD di mana salah lingkup tugasnya adalah bidang kesehatan ini.
Fahira juga mengingatkan, selama musim hujan di mana biasa DBD mewabah, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan tidak ada pasien DBD yang ditolak oleh rumah sakit karena ruangan perawatan penuh atau alasan teknis lainnya. Selain itu, stok darah juga harus dijamin ketersediaanya.
"Jangan sampai ada pasien DBD yang ditolak. Stok darah yang biasanya pada Januari dan Februari menipis, harus dicari solusinya agar terus ada. Pencegahan DBD ini sama pentingnya dengan pencegahan banjir selama musim hujan. Jadi, Pemprov Jakarta harus bisa fokus menangani DBD," kata Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika