REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta menyikapi secara serius isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang mencuat. Harusada upaya untuk mendekati industri yang terancam kelangsungan usahanya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait jangan menganggap isu PHK tidak berdasar.
"Di kala kondisi ekonomi global dan nasional yang belum kondusif, isu ini harus disikapi serius," ujarnya dalam siaran pers, Senin (8/2).
Kementerian Ketenagakerjaan harus pro aktif melakukan pengawasan dan kunjungan ke berbagai industri yang terancam kelangsungan usahanya dan akan melakukan PHK. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang PHK dengan melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik.
"Apakah itu dengan mengurangi jam kerja, sistem shift atau merumahkan untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi ekonomi normal kembali," ungkapnya.
Sarman mengatakan, peran pemerintah sangat penting untuk dapat melakukan perundingan dengan serikat pekerja. Perlu adanya rasa saling memahami akan kondisi yang dihadapi pengusaha dan mencari solusi yang terbaik.
"Jangan sampai terjadi PHK, baru pemerintah mengetahui dan turun ke lapangan. Akan lebih baik mencegah dari pada terjadi," kata Sarman.
Terkait dengan isu PHK ini, Sarman berpendapat anjloknya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global dan hampir dialami semua negara.
Dampaknya adalah daya beli global yang kian menurun dan mengakibatkan banyaknya produk tidak terjual sehingga mengancam kelangsungan berbagai sektor industri.
Setidaknya ada lima sektor industri yang terancam sebagai dampak merosotnya harga minyak dunia, di antaranya industri padat karya, otomotif dan turunannya, elektronik dan turunannya serta migas.
Di Indonesia ada dua perusahaan Jepang yang cukup lama beroperasi di Indonesia, juga dikabarkan mem-PHK karyawan akibat omzet penjualan yang semakin menurun.
Berbagai isu menyebar melalui media sosial akan terjadinya PHK massal akibat daya beli masyarakat global yang semakin menurun. Bahkan ada beberapa bank nasional yang berencana akan melakukan gelombang PHK secara besar besaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
