REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Aliansi Serikat Buruh Kota Bogor menilai Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi serta Pemerintah Kota Bogor tidak mengatasi persoalan PHK di wilayahnya.
Sekretaris Jendral Aliansi Serikat Buruh Kota Bogor, Cecep Saepulloh, harusnya ada aksi atau tanggapan nyata dari pemerintah kota untuk para buruh. Pemerintah kota, kata dia, semestinya bisa menerbitkan surat imbauan antisipasi PHK.
Menanggapi aksi ribuan buruh di Istana Presiden hari ini, Sabtu (6/2), Cecep melihat hal tersebut adalah awal atau genderang perang. "Aksi demo itu ibarat penyemangat untuk kawan-kawan di seluruh daerah, termasuk Kota Bogor," kata Cecep, Sabtu (6/2).
Cecep mengatakan, soal pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi fokus utama tuntutan mereka. "Ya pastinya kami hanya meminta kepada perusahaan yang memperkejakan buruh untuk menghindari PHK," katanya.
Menurut dia, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh perusahan untuk tidak melakukan PHK kepada buruh yang dipekejakannya. Di antaranya, bisa mengurangi over time, shift kerja, dan merumahkan pekerja untuk menanti pulihnya perekonomian.
"Jadi jangan langsung tiba-tiba memutuskan untuk langsung eksekusi dengan cara PHK," kata Cecep. (PHK Massal, PSSI Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
