REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa calon Ketua Umum (Caketum) Golkar semakin memanas, seiring kesepakatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Beberapa nama disebut-sebut akan maju sebagai Caketum dalam Munaslub Golkar.

Pengamat politik Paramadina, Djayadi Hanan menilai calon Ketua Umum Golkar bukan hanya harus dapat diterima internal partai, namun juga publik.

"Yaitu tokoh yang tidak kontroversial. Sebab kalau m enampilkan tokoh kontroversial atau memiliki resistensi di mata publik, ya rekonsiliasi hanya menyelesaikan konflik di internal Golkar," katanya, Jumat (5/2).

Ia melanjutkan, sebab hal itu berhubungan dengan elektabilitas Partai Golkar di Pemilu 2019. Jika sosok Ketua Umum Partai Golkar baru bisa diterima publik, maka peluang Golkar untuk meraup suara bisa lebih terbuka.

Sebab publik menilai Golkar dipimpin oleh tokoh yang mempunyai kredibilitas tidak  hanya memimpin partai namun juga bangsa.

"Kalau bisa menang Pemilu, merebut kepemimpinan di tingkat nasional sebagai presiden atau apa," ujarnya.

Djayadi mengatakan kalau sejak awal memilih pemimpin yang kontroversial, yang baru selesai menyelesaikan masalah dengan hukum, terlepas benar dan salah.

Jadi Golkar harus memperhatikan apa yang akan berkembang di publik, dan tidak hanya di internal Golkar saja.

"Karena ada dua tugas ketua umum Golkar ke depan. Satu solid dengan konsilidasi Golkar agar kedepannya dapat kembali terbangun, karena konflik internal Golkar. Tetapi tugas utama lainnya Golkar, yaitu memastikan untuk memperbaiki hubungan Golkar dan citra Golkar ke depan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika