REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina menyatakan masih membutuhkan diskusi mendalam soal wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapuskan peredaran premium di Ibu Kota.
"Sepertinya memang butuh waktu untuk diskusi lebih jauh, nanti kita akan duduk sama-sama bersama Pemprov DKI mengenai wacana penghapusan premium di Ibu Kota tersebut," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, Kamis (4/2).
Wianda mengatakan belum melakukan pertemuan yang lebih konkrit dengan Pemprov DKI. Surat dari Pemprov DKI baru ditujukan ke Menteri energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diteruskan ke Pertamina.
"Dari surat itu kita harus melakukan koordinasi dengan Pemprov untuk menanyakan apa yang sebenarnya menjadi aspirasi dari Pemprov, apakah mendorong untuk konversi BBM ke BBG untuk angkutan umum atau kendaraan lainnya yang lebih cocok mengkonsumsi ron diats ron 88," ujar dia.
Wianda juga mengatakan perlu bertemu dengan dengan Kementerian ESDM untuk mengetahui lebih rinci respon pemerintah terhadap permintaan tersebut.
"Makanya nanti kita memang benar-benar harus menampung aspirasi yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI sendiri, saya sebagai pelaksana harus mengacu pada pemerintah pusat melalui ESDM," ujarnya.
Untuk diketahui, tingkat konsumsi BBM jenis Premium di Jakarta per harinya adalah 4.150 kilo liter dari jumlah secara nasional sebesar 75 ribu kilo liter atau sekitar tujuh persen.
"Nah itu kita harus teliti kembali bagaimana yang dikonsumsi antara kendaraan pribadi (mobil dan motor) serta angkutan umum, bagaimana kebutuhannya," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
