REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mensinergikan data warga miskin di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih data.
Menurut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta data dari kementerian sosial.
"Pemerintah berkepentingan mensinergikan semua data yang ada di semua kementerian yang kemudian mempunyai data sehingga mempunyai basis data terpadu," kata Puan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/2).
Baca juga, Wapres Panggil Menteri Bahas Upaya Kurangi Kemiskinan.
Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menginstruksikan agar pemerintah memiliki data terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Selain itu, data terpadu tersebut nantinya juga dapat terintegrasi dengan data Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, KIS, serta data di e-KTP.
"Jadi kita mau mensinergikan semua data ini untuk bisa dipergunakan dalam satu basis dan penggunaannya bersinergi dengan program yang ada," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika