REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institut Studi Transportasi (INSTRAN) mempertanyakan secara ekonomis kelayakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya data perjalanan harian Jakarta-Bandung pulang pergi (PP) baik yang menggunakan KA Argo Gede, travel, bus eksekutif, maupun mobil pribadi hanya sekitar 143 ribu per hari.
Di antara mereka, mungkin maksimal hanya 50 persen saja yang akan pindah menggunakan kereta cepat. Bagi pengguna mobil pribadi dan travel akan lebih efisien naik mobil pribadi dan travel.
"Bisa point to point, apalagi bila bepergian lebih dari dua orang, jelas lebih murah menggunakan mobil pribadi," kata Ketua INSTRAN Darmaningtyas saat dihubungi Republika.co.id, kemarin.
Dengan tarif Rp 200 ribu (perhitungan sekarang) untuk sekali jalan, dia memperkirakan hanya sedikit orang yang akan menggunakan kereta cepat.
Ketika jumlah penumpang tidak mencapai target, kerugiannya mau tidak mau akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seumur hidup. Menurut dia, pemerintah tidak akan tinggal diam ketika melihat ada infrastruktur transportasi mangkrak.
"Pasti akan diambil alih dengan konsekuensi subsidi dari APBN untuk operasionalnya," ujar Darmaningtyas.
Sebaliknya, jika 50 persen lebih pengguna jalan Tol Cipularang, pengguna kereta reguler, travel, dan bus eksekutif pindah menggunakan kereta cepat maka kehadiran kereta tersebut membunuh keberadaan moda transportasi yang sudah ada, serta operator jalan tol.
Menurut dia, ini merupakan kebijakan transportasi yang buruk. Pasalnya dalam kebijakan transportasi yang baik, kehadiran moda transportasi baru hendaknya tidak mematikan moda transportasi yang telah ada namun justru mendukung berkompetisi secara sehat.
Demikian pula operator jalan tol, saat investasi dulu sudah memperhitungkan masa pengembalian investasi dengan lamanya konsesi yang diberikan.
Bila kemudian di tengah perjalanan perhitungan mereka dikacaukan oleh kehadiran kereta cepat, tentu itu merupakan kerugian besar bagi mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika