REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Kalimantan Corruption Watch (KCW) melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp27,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Dugaan korupsi Bansos melibatkan anggota DPRD Kalsel," kata Ketua Umum DPP KCW Rilaltu Pinehas Silam di Jakarta, Selasa (2/2).
Silam menyatakan pihaknya melampirkan berkas pengaduan kepada Ketua KPK, dokumen rancangan kebijakan umum, nota dinas dan alokasi anggaran. Ia menduga tindak pidana korupsi itu dilakukan secara berjamaah yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Disebutkan terdapat indikasi 45 anggota DPRD Provinsi Kalsel yang terlibat tindak pidana korupsi dana Bansos 2010 itu. Silam berharap penyidik KPK segera menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalsel tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika