Senin 01 Feb 2016 15:03 WIB

Gede Pasek Minta Gubernur NTB Batalkan Pengerukan Pasir Teluk Benoa

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Winda Destiana Putri
Politikus Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Politikus Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPD RI, I Wayan Gede Pasek Suardika meminta agar Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi membatalkannya proses pengerukan pasir di Pulau Lombok untuk kepentingan reklamasi di Teluk Benoa.

Dirinya lantas mempertanyakan sikap pemerintah provinsi yang seakan membiarkan proses tersebut terjadi.

"Saya melihat dan sudah membaca dokumennya, NTB diambil pasir kok gak ada pertahanan. Saya senang apabila ditolak atau dibatalkan (pengerukan)," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke NTB, Senin (1/2).

Ia menuturkan, reklamasi Teluk Benoa dengan menggunakan pasir dari Lombok akan menguntungkan untuk pariwisata Bali. Namun demikian, kondisi lingkungan dan tata ruang di Lombok akan semakin rawan.

Oleh karena, itu, lebih baik pembangunan pariwisata dilakukan di Lombok sehingga turis mancanegara bisa berdatangan dari Bali dan berkunjung ke Lombok. Menurutnya, kondisi pariwisata di Bali saat ini cenderung dikuasai oleh orang dari Jakarta bahkan luar negeri. Sementara, penduduk lokal sangat minim dan berprofesi sebagai tenaga kerja.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) mengungkap rencana pengerukan pasir di Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, pengerukan pasir juga berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil.

"Sebanyak 16.437 kepala keluarga kalau dikalikan empat mendekati 600 ribu orang. Itu yang terancam terkena dampak pengerukan pasir. Belum masyarakat di sekitarnya," kata Direktur Walhi NTB Murdani.

Menurut Walhi, pengerukan pasir di Lombok Timur akan merusak ekosistem laut dan berpotensi menghilangkan mata pencarian masyarakat. Ikan-ikan tidak bisa hidup karena ekosistem rusak. Murdani mengkritik sikap Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang tidak konsisten memberikan pernyataan terhadap rencana pengerukan pasir tersebut.

Walhi mencurigai adanya motif tertentu di Bali sikap inkonsisten gubernur. Karena itu, Walhi perlu mengonfirmasi hal ini. "Itu yang perlu sama-sama ditanya, mengap (gubernur) tidak konsisten. Terjadi perbedaan pendapat signifikan. Pertama, menolak bahkan selorohnya Tailing Nemwont bisa diambil kalau pasir tidak boleh. Ada pergeseran pernyataan, pertanyaannya sekarang apa alasannya," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement