REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan merupakan suatu yang genting atau urgen.

Karena itu, ia mengatakan, daripada menjalankan proyek yang didanai Cina tersebut, lebih baik anggarannya untuk membangun infrastruktur di daerah lain.

"Dulu kita pernah mengingatkan untuk menimbang program kereta cepat ini karena sudah ada Cipaganti yang hanya 2,5 jam. Lebih baik alokasi anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur atau bisa juga dialihkan pembangunan kereta di wilayah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya,'' kata Arif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Arif yang merupakan politikus PDIP menyatakan, pada prinsipnya ia meminta agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran serta menabrak UU yang melawan hukum, terutama soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Karena itu, saran dari Fraksi PDIP kepada pemerintah adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak cukup urgen sehingga lebih baik dialihkan saja anggarannya ke infrastruktur pembangunan.

"Kita ingatkan terus Presiden. Tidak hanya Presiden, semua menteri juga kita ingatkan," ujar dia.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang terus menuai kritik. Selain banyak melanggar aturan, proyek tersebut juga meminjam dana dari Cina lebih dari Rp 70 triliun yang dapat dicicil selama 60 tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika