REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dinilai akan lebih baik apabila di bawah kendali langsung Presiden, kata pengamat transportasi Djoko Setijawarno.
"BPTJ akan mengalami kendala birokrasi, kecuali langsung di bawah Presiden," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menilai hal tersebut berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan-kebijakan mengenai transportasi umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tidak mendapatkan respons positif dari kepala daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
BPTJ dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan layanan transportasi di Jabodetabek.
BPTJ memiliki tugas untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan layanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Wilayah tersebut dinilai memiliki lalu lintas padat yang berulang setiap hari.
Djoko menilai sejumlah kepala daerah akan lebih patuh kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Menurut Djoko, hingga saat ini baru sedikit kepala daerah yang membuat program mengenai transportasi angkutan umum.
Ia mengatakan kepala daerah lebih mempertimbangkan proyek pelebaran jalan atau pembangunan fasilitas jalan ketimbang menata sistem transportasi yang sudah ada.
Djoko juga berpendapat kemajuan sistem transportasi saat ini baru ada di kota besar, terutama di Jakarta dan sejumlah kota satelitnya yang sedang dilakukan pengembangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika