Jumat 29 Jan 2016 03:40 WIB

Akuntabilitas Publik Meningkat, Risiko Korupsi Menurun

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Winda Destiana Putri
Korupsi
Foto: Antara/Andika Wahyu
Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong mengatakan, akuntabilitas publik memiliki pengaruh kuat terhadap resiko korupsi di suatu bangsa.

Dengan kata lain, akuntablitas publik meningkat maka resiko korupsi pun akan ikut menurun. Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi dalam memperbaiki diri.

Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik.

"Misalnya, pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi," ujar Ilham dalam keterangan resmi, Jumat (29/1).

Seperti dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1), IPK Indonesia pada 2015 meningkat dua poin dari tahun sebelumnya. IPK yang sebelumnya 34 poin sebelumnya menjadi 36 poin.

Di samping itu, peringkat Indonesia juga naik dari 107 menjadi  peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei pada 2015. Hal ini berarti Indonesia berhasil melewati 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara.

Sementara itu,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan,  pihaknya akan terus mendorong dan mengajak seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

"Kami terus mendorong melalui penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," ujarnya.

Yuddy menyatakan, peningkatan IPK tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen bangsa, yang menginginkan terjadinya perbaikan tata kelola pemerintahandan pelayanan publik. Hal itu dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi dengan membangun sistem yang baik. Diungkapkan, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenpanRB, M. Yusuf Ateh, dari 19 kemenetrian/lembaga yang telah dievaluasi pada 2015 nampak terjadi peningkatan yang signifikan. Indeks yang sebelumnya hanya mencapai 57,34 meningkat  menjadi 67,21 pada 2015.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement