REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapal pembangkit listrik asal Turki mulai Kamis (28/1) pukul 00.00 Wita akan resmi beroperasi secara komersial memasok listrik di sistem interkoneksi Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan daya minimal 96 MW.
Kepala PLN Sulut, Sulteng, dan Gorontalo (Suluttenggo) Baringin Nababan dalam siaran pers yang diperoleh di Jakarta, Rabu (27/1) mengatakan, pengoperasian kapal pembangkit akan mengatasi pemadaman listrik akibat defisit daya di wilayah tersebut.
"Mulai Kamis dini hari nanti, secara resmi kapal pembangkit listrik menyuplai listrik ke sistem interkoneksi Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan daya minimal 80 persen dari total kapasitas 120 MW atau sekitar 96 MW," ujarnya.
Pada Rabu (27/1) sore, PLN Suluttenggo dan Karpowership Indonesia, selaku operator dan pemilik kapal pembangkit listrik asal Turki, MVPP Zeynep Sultan, menandatangani berita acara "commercial operation date" (COD).
Penandatanganan dilakukan setelah pembangkit melewati sejumlah tahapan uji operasi (commisioning), dengan pola operasi dan pemberian beban secara bertahap oleh pabrikan Wartzila dari Finlandia.
Pada Sabtu (30/1), akan diadakan syukuran atas pengoperasian MVPP Zeynep Sultan yang rencananya akan dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Sumarsono dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Supervisor Humas dan Bina Lingkungan PLN Suluttenggo Dermawan Amir Uloli menambahkan, sebelum kapal pembangkit beroperasi, wilayah Sulut, Sulteng, dan Gorontalo terjadi defisit daya sebesar 50 MW dari total beban puncak yang mencapai 325 MW.
"Dengan adanya tambahan daya 120 MW dari MVPP Zeynep Sultan dan juga nantinya jika PLTG Gorontalo pada Februari akan datang telah bisa beroperasi secara penuh 100 MW, maka akan ada cadangan daya sebesar 170 MW," ujarnya.
PLN menyewa pembangkit terapung MVPP Zeynep Sultan dalam jangka waktu lima tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.850 per kWh sudah termasuk bahan bakar. Selain itu, PLN hanya akan membayar sesuai listrik yang digunakan saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika