REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie memutuskan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa selambatnya Juni 2016.

"Akhirnya, rapimnas menyetujui munaslub dengan berpijak pada keputusan hukum," kata Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Nurdin Halid, Senin (25/1).

Nurdin mengatakan, rapimnas menyepakati penyelenggaraan munaslub harus memiliki kekuatan hukum sehingga peserta rapimnas meminta Menteri Hukum dan HAM agar menentukan kepengurusan Golkar yang legal menyelenggarakan munaslub tersebut.

"Penyelenggaraan munaslub harus ada legal standing. Untuk waktunya, disepakati selambat-lambatnya bulan Juni 2016," ujar Nurdin.

Secara terpisah, Menkumham Yasonna Laoly yang hadir dalam penutupan rapimnas itu berjanji akan mengesahkan kepengurusan Golkar hasil munas Riau untuk mengakomodasi legalitas penyelenggaraan munaslub tersebut. Menurut Yasonna, kepengurusan Golkar hasil munas Riau dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak.

"Ya, Riau lah (yang akan disahkan)," kata Yasonna.

Dalam kepengurusan Golkar hasil munas Riau, Ketua Umum Golkar dijabat Aburizal dengan Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil munas Jakarta Agung Laksono menyatakan enggan mengikuti munaslub kubu Aburizal. Bagi Agung, munas Golkar harus diselenggarakan Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.

Namun, Jusuf Kalla yang hadir dalam rapimnas kubu Aburizal menjamin bahwa munaslub akan diikuti kedua kubu secara adil. Ia akan segera berbicara dengan Agung Laksono mengenai hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika