REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengisyaratkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar Sabtu (23/1) malam, berpeluang menggagas penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas).
"Munas tergantung pada peserta rapimnas. Karena rapimnas ini pengambil keputusan tertinggi di bawah munas. Maka, nanti mereka peserta rapimnas, yakni DPD I, organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan Golkar yang menentukan apakah diperlukan munas, munaslub, atau tidak," ujarnya.
Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan bahwa Rapimnas ini dihadiri sejumlah pimpinan partai politik serta akan dihadiri pinisepuh Partai Golkar B.J. Habibie.
Idrus menekankan Rapimnas Partai Golkar memiliki semangat untuk menyatukan Golkar. Menurut Idrus, rapimnas adalah satu-satunya forum sah untuk membicarakan wacana munas.
Dalam rapimnas itu tampak hadir sejumlah tokoh, antara lain Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesudibjo, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua DPR RI Ade Komaruddin, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sementara dua perwakilan pemerintah yang hadir, yakni Menteri Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham Yasona Laoly. Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi telah menunjuk Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla guna menyelenggarakan munas bersama.
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, dengan adanya putusan Mahkamah Partai Golkar itu, tidak ada kubu yang boleh menyelenggarakan munas selain di bawah koordinasi Tim Transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
