REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menyiapkan dukungan berupa tanda tangan untuk pengesahan kepengurusan hasil muktamar Jakarta.
Pengumpulan tanda tangan ini dilakukan DPC seluruh Indonesia. Ada sebanyak 550 DPC seluruh Indonesia yang sedang mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk Djan Faridz.
Ketua Bidang Hukum DPP PPP hasil muktamar Jakarta, Triana Dewi Seroja mengatakan, pengumpulan tanda tangan dukungan ini adalah inisiatif DPC seluruh Indonesia.
Tiap DPC menyediakan spanduk sepanjang 10 meter untuk menjaring tanda tangan kader partai berlambang Ka’bah dan masyarakat.
"Nanti saat ada acara rakornas semua akan diserahkan ke Pak Ketum (Djan Faridz) melalui setiap perwakilan," ujar Triana pada Republika.co.id, Sabtu (23/1).
Dalam spanduk yang digunakan untuk menjaring tanda tangan ini bertuliskan ‘Save Partai Islam. Presiden Jokowi Sahkan PPP Sesuai Putusan Hukum MA’.
Sebab, meskipun Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sudah mencabut Surat Keputusan (SK) kepegurusan hasil muktamar Surabaya, Menkumham belum juga mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz.
Selain mengumpulkan tanda tangan, kubu Djan Faridz juga sedang menyiapkan gugatan ke Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran UU Partai Politik yang dilakukan Menkumham, Yasonna Laoly. Desakan untuk mengesahkan kepengurusan Djan Faridz juga dilakukan dengan menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, dukungan berupa tanda tangan bukan atas intruksinya. Namun, tanda tangan itu dari kesadaran pengurus di daerah atas ketidakjelasan nasib PPP di tangan Menkumham.
Saat ini, sudah lebih dari 1 juta tanda tangan terkumpul dari seluruh spanduk yang diperuntukkan menjaring tanda tangan dukungan.
"Kita harapkan sejuta tanda tangan, kalau kader PPP saja minimal sudah 8 juta, ini mudah-mudahan bisa jadi 30 juta, kalau jadi 30 juta PPP akan jadi partai pemenang," kata Djan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika