REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan mengakui sempat mendapat rapor merah terkait pelaporan anggaran serta keterbukaan dalam mencegah budaya korupsi di kementeriannya. Salah satu upaya memperbaiki rapor tersebut, Kemenhan berusaha mengendalikan risiko korupsi dengan membuat zona integritas bebas korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Pertahanan, Brigjend Djundan mengaku sudah menerapkan semangat birokrasi bersih dan bebas dari korupsi.
"Kita benahi web Kemhan untuk memberikan layanan yang lebih baik terutama untuk informasi yang berkaitan penerimaan pegawai atau aduan masyarakat," ujar Djundan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (22/1).
Hal tersebut diakui Djundan sebagai komitmen bersama seluruh personil di Kemehan. Selain itu, para pejabat eselon I dan eselon II juga memberikan LHKPN mereka kepada PPATK dan KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
