REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan keprihatinannya terhadap konflik yang melanda Golkar dan PPP.
"Di era demokrasi saat ini, mau tidak mau partai politik yang menjadi pilar utamanya. Kalau pilar utamanya runtuh, maka demokrasi juga runtuh," katanya, Kamis, (21/1).
Sementara itu menyebut tugas Kemenkum HAM, kata Marzuki, Kemenkum HAM hanya berhak mengesahkan status legalitas sesuai undang-undang. Bukan sebagai pihak yang menentukan berdasarkan persepsi sendiri.
Oleh karena itu, terang dia, hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan demokrasi. Bukan malah sebaliknya. Menurutnya, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang menaati dan menegakkan undang-undang.
"Saya merasa keprihatinan luar biasa terkait perlakuan pemerintah terhadap dua Golkar dan dua PPP. Mereka merupakan partai tua di Indonesia namun hukum tak ditegakkan dengan berbagai alasan dan persepsi sehingga menghancurkan partai-partai tersebut," tegas dia.
Kalau sudah ada keputusan MA yang sudah inkrah, kata dia, tidak ada alasan apapun bagi Kemenkum HAM untuk menunda atau tidak melaksanakan keputusan tersebut. Namun anehnya, kata dia, Kemenkum HAM malah menerima keberatan dari Mahkamah Partai atau tokoh-tokoh senior partai.
"Artinya hukum sudah dipermainkan. Hal dilakukan oleh Kemenkum HAM akan menghancurkan tatanan demokrasi yang sudah dibangun."
Menkumham, ujarnya, harus mengesahkan siapapun yang dinyatakan menang dalam keputusan MA. Tak ada alasan subjektif yang bisa membatalkan keputusan MA, apalagi mencampuri konflik guna meminta mereka bersatu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika