REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong masyarakat nelayan dan pesisir untuk bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) khususnya di perairan agar bisa bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan tahun ini.
Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Perikanan dan Kelautan, Achmad Poernomo, di Makassar, Selasa, mengatakan Indonesia memiliki lautan dan pesisir yang begitu luas dan tentu menjadi keunggulan jika mampu dimanfaatkan secara maksimalkan.
"Kita memiliki sumber daya laut yang begitu besar. Maka dari itu seharusnya disikapi dengan benar untuk membuat kita lebih kuat. Namun jika tidak bisa dimanfaatkan tentu akan membuat kita tergilas dalam persaingan,"katanya.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memang menjadi negara dengan masyarakat terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa. Artinya jumlah masyarakat atau penduduk Indonesia di ASEAN mencapai 40 persen dari total penduduk ASEAN.
Melihat jumlah penduduk dan potensi SDA yang tersedia, sudah seharusnya Indonesia bisa lebih besar dan mampu menjadi negara terbesa ASEAN pada 2020 mendatang.
Saat ini, lanjut dia, beberapa negara ASEAN justru sudah begitu fokus dalam mempersiapkan diri.
Bahkan di Thailand, kata dia, pemerintah negara itu telah mewajibkan siswa untuk mempelajari bahasa Indonesia.
Artinya, menurut dia, pemerintah Thailand memang telah mempersiapkan SDA-nya untuk bisa masuk dan bersaing menjadi tenaga kerja di Indonesia. Dan itu tentu saja menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya para nelayan agar tidak tertinggal.
Soal masalah kesejahteraan nelayan di Indonesia, dirinya mengakui memang masih belum menguntunkan. Masih banyak nelayan di Indonesia yang berada di garis kemiskinan dan itu juga menjadi perhatian dan tantangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dirinya mengakui ada tiga hal yang membuat msyarakat nelayan belum mampu sejahter seperti masalah struktural, kultural dan nonsubtural.
"Saya setuju jika masyarakat pesisir ini masih dalam kategori miskin. Makanya harus ada perubahan baik dalam hal ilmu pengelolaan ataupun lainnya," jelasnya pada acara pelantikan rakernas Dewan Pengurus Pusat Forum Pemuda Bahari Indoensia (PP FPBI) di Gedung Mulo Makassar, Sulsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika