REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, meminta penentuan lokasi stasiun kereta api ringan atau light rail transit segera diputuskan dengan mendesak PT Adhi Karya untuk melakukan pembicaraan ulang.
"Hingga kini belum ada keputusan lokasi LRT apakah di Tanah Baru atau Baranangsiang, ini harus dibicarakan lagi antara Adhi Karya dan Bappeda karena kalau ditunda terus tidak akan jalan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Balai Kota Bogor, Selasa (19/1).
Ia mengatakan pembahasan mengenai lokasi LRT seksi II yang menghubungkan Cibubur-Bogor harus secepatnya dibahas oleh Adhi Karya dan Bappeda Kota Bogor, agar tidak terjadi proyek tersebut dapat terealisasi tepat waktu.
"Ini harus dipercepat, sehingga kaami minta Adhi Karya untuk memberikan keputusan," katanya.
Pada November lalu, PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan prasarana jaringan kereta ringan oleh Pemerintah Pusat menyampaikan langsung kepada wali kota, terkait pesetujuan memilih Tanah Baru sebagai stasiun LRT seksi II. Pemilihan Tanah Baru merubah rencana awal stasiun LRT seksi II yang menghubungkan Cibubur-Terminal Baranangsiang. Alasan Pemerintah Kota Bogor mendukung LRT masuk ke Tanah Baru karena mempertimbangkan kebangkitan arus lalu lintas di Baranangsiang.
"Pemerintah Kota Bogor tetap menyarankan Tanah Baru, karena dari sisi laus lahan mencukupi untuk pembangunan depo, dan stasiun. Tetapi, ada keinginan agar LRT juga masuk ke pusat kota dari Tanah Baru ke Baranangsiang," katanya.
Pemerintah Kota Bogor juga belum bisa memutuskan rute LRT yang menghubungkan Tanah Baru dan Baranangsiang, karena terbatasnya lahan, dikhawatirkan, jalur LRT akan menutup Tugu Kujang dan Kebun Raya.
Ada dua alternatif jalur yang akan dilintas LRT yang menghubungkan Tanah Baru dan Baranangsiang yakni jalan R3, atau lewat pusat kota yang otomatis akan menutup Tugu Kujang. Sementara itu, jalur R3 terhalang dengan keberadaan Sutet.
Baca juga: Ahok Sebut Proyek LRT tak Dihentikan
Ikuti Whatsapp Channel Republika